Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pembenahan sistem yang diusulkan BPK RI.

MUARO JAMBI . HALLO SIGINJAI – Jajaran pengurus Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menggelar pertemuan strategis dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Pertemuan tersebut membahas evaluasi akuntabilitas dan integritas kinerja DPRD tahun anggaran 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2026.

Rombongan Adkasi diterima langsung oleh Ketua BPK RI, Fathan Subchi, di Kantor Pusat BPK, Jakarta.

Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, yang hadir dalam pertemuan itu menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pembenahan sistem yang diusulkan BPK RI.

Menurut Aidi, evaluasi ini penting agar lembaga legislatif di daerah tidak lagi tersandera urusan administratif. 

“Kita tidak ingin DPRD terus-menerus terjebak pada beban dan teknis administratif. Sudah saatnya DPRD lebih fokus pada fungsi utamanya, yaitu merumuskan kebijakan politik yang pro-rakyat, memperjuangkan aspirasi, serta mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat,” ujar Aidi Hatta seusai pertemuan.

Dalam pertemuan, BPK RI menyoroti pentingnya peningkatan akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektivitas kegiatan legislatif. BPK mengusulkan perubahan mendasar pada sistem pelaporan serta pelaksanaan perjalanan dinas dan reses.

Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga marwah DPRD agar tetap berada pada koridor pelayanan publik. 

Menindaklanjuti rekomendasi BPK dan dorongan Ketua Umum Adkasi, Siswanto, yang meminta Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan melakukan kajian sistem pembayaran, Adkasi akan mengambil langkah konkret.

Aidi Hatta menegaskan Adkasi segera menggelar Focus Group Discussion (FGD) berskala nasional dengan melibatkan berbagai ahli.

“Kami akan mengundang pakar hukum, pakar politik, ahli pemerintahan, pakar akuntansi, hingga birokrat. Tujuannya merumuskan formula terbaik terkait sistem perjalanan dinas dan reses yang lebih berkualitas serta berintegritas,” jelas politisi PAN itu.

Aidi berharap formula hasil FGD dapat menjadi rekomendasi resmi yang selaras dengan temuan BPK. Selanjutnya, Kemendagri, BPK, dan kementerian terkait diharapkan duduk bersama menata regulasi baru.

“Ini momentum besar untuk menciptakan pemerintahan daerah yang jauh lebih baik, bermartabat, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik,” pungkasnya.

Redaksi Hallo Siginjai 07/06/2026.