KOTA JAMBI, HALLO SIGINJAI – Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly meminta Dinas Lingkungan Hidup/DLH Kota Jambi meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait transformasi tata kelola persampahan. Permintaan itu disampaikannya dalam Dialog Publik Pengelolaan Persampahan di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi,
Dialog digelar di tengah penerapan Operator Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat/OPBM dan penutupan sejumlah Tempat Pembuangan Sementara/TPS yang memicu beragam respons dari masyarakat, akademisi, hingga legislatif.
“Ini program yang baik dan baru. Tapi keberhasilannya tidak bisa hanya bertumpu pada kepala daerah. Butuh kerja sama solid semua pihak, terutama OPD pelaksana teknis di lapangan,” tegas Kemas Faried.
Politisi Golkar itu menilai DLH sebagai leading sector harus lebih proaktif menjelaskan mekanisme OPBM, skema penataan TPS, hingga manfaat jangka panjang yang ingin dicapai Pemerintah Kota Jambi.
Menurutnya, minimnya pemahaman publik berpotensi menimbulkan resistensi di lapangan.
Kemas Faried juga mengapresiasi komitmen Wali Kota Jambi Maulana dalam menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Namun ia mengingatkan, tugas itu tidak bisa diselesaikan sendirian.
“Saya apresiasi Bapak Wali Kota. Beliau tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada dukungan seluruh unsur masyarakat dan perangkat daerah agar penuntasan sampah di Kota Jambi bisa jadi contoh daerah lain,” ujarnya.
Selain sosialisasi, Ketua DPRD menyoroti dua aspek teknis pendukung transformasi: pengadaan bentor pengangkut sampah dan pembangunan transfer depo. Ia menyebut keduanya vital agar sistem berjalan efektif.
Isu paling krusial yang mengemuka, kata Kemas Faried, adalah pemberlakuan iuran dalam sistem OPBM. DPRD meminta Pemkot Jambi segera menyusun formulasi iuran yang jelas, terukur, dan adil.
“Kami meminta ada formulasi yang tepat terkait iuran ini. Jangan sampai berpotensi menimbulkan pungutan liar. Masyarakat kurang mampu juga harus mendapat perhatian agar tidak terbebani,” katanya.
Ia mengakui setiap kebijakan baru pasti punya kekurangan di tahap implementasi. Karena itu, seluruh kritik dan saran dari dialog publik harus jadi bahan evaluasi Pemkot.
Kemas Faried mengapresiasi Pemkot Jambi yang membuka ruang dialog terbuka. Menurutnya, forum seperti itu penting meluruskan disinformasi sekaligus menyerap aspirasi langsung dari warga.
“Pada intinya kami terbuka terhadap kritik dan menerima setiap aspirasi masyarakat. Semua masukan akan kami sampaikan kepada pihak terkait, termasuk Pemkot Jambi,” pungkasnya.
DPRD berharap transformasi tata kelola persampahan berjalan lebih transparan dan mendapat dukungan luas masyarakat. Tujuannya satu: mewujudkan Kota Jambi yang bersih, sehat, dan nyaman.
Redaksi Hallo Siginjai 14/06/2026
0 Komentar