RDPU ini menjadi momentum pertama bagi masyarakat terdampak untuk menyampaikan langsung aspirasinya di hadapan wakil rakyat pusat. Fokus utama yang dibawa adalah nasib 5.506 sertifikat hak milik warga yang hingga kini masih berstatus terblokir akibat penetapan Zona Merah.
Agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian perjuangan panjang yang telah dikawal DPRD Kota Jambi. Sejak tahun 2025, DPRD telah membentuk Panitia Khusus Zona Merah, melakukan koordinasi lintas kementerian, hingga melakukan pertemuan dengan Komisi II DPR RI.
Di tengah proses tersebut, apresiasi disampaikan Aktivis Forum Warga Tolak Zona Merah Jambi, Dery. Ia menilai Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menunjukkan konsistensi sejak awal dalam mengawal persoalan ini.
“Hasil komunikasi kami dengan DPRD Kota Jambi berjalan sangat baik. Pak Ketua memang konsisten dari awal membantu masyarakat. Dari aksi pertama, aksi berikutnya, sampai hari ini kami berada di Jakarta untuk RDPU DPR RI, beliau tetap mengawal warga terdampak Zona Merah. Itu yang kami rasakan,” ujar Dery di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Dukungan legislatif daerah juga terlihat dari langkah Ketua DPRD Kota Jambi bersama Ketua Pansus Zona Merah yang sebelumnya telah menemui Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. Dalam pertemuan itu, Komisi II menyatakan siap mendorong percepatan penyelesaian melalui pengukuran ulang kawasan yang menjadi dasar penetapan zona merah.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan bahwa kehadiran warga di Jakarta merupakan bagian dari ikhtiar bersama antara DPRD, Pemerintah Kota Jambi, Pansus Zona Merah, dan Forum Warga.
“Saya mengundang perwakilan warga terdampak yang tadi malam sudah tiba di Jakarta untuk bersama menghadiri penyampaian aspirasi di DPR RI. Kami pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Jambi mendukung penuh ikhtiar yang sudah dimulai sejak 2025. Semua bergerak, DPRD, Pemkot, Pansus, dan masyarakat,” kata Kemas.
“Yakinlah, perjuangan ini akan membuahkan hasil yang baik karena niat kita tulus, yaitu mengembalikan hak-hak masyarakat, baik secara hukum maupun ekonomi,” lanjutnya.
Kemas juga mengingatkan warga agar tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi selama proses penyelesaian berlangsung. Menurutnya, mulai dari menerima aksi warga, membentuk Pansus, berkoordinasi dengan DJKN, ATR/BPN, mendorong Tim Terpadu, hingga mengirim surat ke Presiden RI, adalah rangkaian upaya konstitusional yang harus terus dikawal.
“Surat kepada Presiden sudah kami sampaikan. Insya Allah tepat satu bulan sejak surat itu dilayangkan, masyarakat akan menyampaikan langsung aspirasinya di DPR RI. Kami akan tetap bersama masyarakat Kota Jambi yang kami cintai,” tegasnya.
Bagi 5.506 warga yang bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian, RDPU di DPR RI bukan sekadar agenda formal. Forum ini menjadi harapan baru agar suara masyarakat didengar langsung di tingkat nasional dan menjadi langkah konkret menuju pemulihan hak atas tanah mereka.
Dengan semangat gotong royong, warga Kota Jambi kini menaruh harapan besar agar setelah seluruh ikhtiar bersama DPRD dan Pemkot Jambi, persoalan Zona Merah segera menemukan titik terang.
REDAKSI (09/07/2026)
0 Komentar