KABUPATEN BUNGO — Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana bernilai miliaran rupiah di sektor pertambangan batubara di Provinsi Jambi kian mencuat ke permukaan. Direktur Utama PT Fajar Pematang Indah Lestari Utama, berinisial SW kini disorot tajam usai diduga gagal memenuhi kewajiban hukum serta pembagian hasil investasi terhadap investor, Adhe Surya Haryadi, sebagaimana tertuang resmi dalam Akta Notaris. Sabtu, 19/09/2026
Berdasarkan berkas Akta Perjanjian Kerjasama Batubara Antara Penambang dengan Investor Nomor: 01 yang dibuat di hadapan Notaris Wendi Johan, S.H., M.Kn. di Kabupaten Bungo pada tanggal 3 Desember 2021, kedua belah pihak telah mengikatkan diri secara hukum dalam pengelolaan usaha produksi dan penjualan batubara yang berlokasi di Kabupaten Sarolangun.
Dalam dokumen otentik tersebut, ditegaskan sejumlah poin vital yang mengikat para pihak, Adhe Surya Haryadi selaku Pihak Pertama (Investor) menyetorkan total modal dana investasi/deposit sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) kepada SW selaku Pihak Kedua yang bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT Fajar Pematang Indah Lestari Utama. Penyerahan dana tersebut telah dinyatakan diterima secara sah oleh pihak perusahaan.
Berdasarkan Pasal 3, Pihak Kedua berjanji dan berkewajiban memberikan hasil investasi terhitung satu bulan setelah penandatanganan akta, dengan rincian Bulan Ke-1: 5% dari nilai investasi (Rp50.000.000,-). Bulan Ke-2: 10% dari nilai investasi (Rp100.000.000,-). Bulan Ke-3: 10% dari nilai investasi (Rp100.000.000,-).
Pada Pasal 4 & Pasal 8, diatur tegas bahwa keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari keterlambatan. Pihak yang melakukan wanprestasi (cidera janji) diwajibkan mengganti seluruh kerugian yang timbul.
Kendati perjanjian modal telah disahkan secara otentik dengan hukum ikatan yang mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak, realisasinya diduga kuat jalan di tempat. Korban merasa ditipu karena janji manis pengembalian modal dan pembagian keuntungan tidak kunjung direalisasikan sesuai jeda waktu yang telah disepakati.
Pakar dan praktisi hukum menilai, tindakan yang mengarah pada penarikan investasi modal dengan janji keuntungan namun tidak dilaksanakan—terlebih jika terdapat unsur kebohongan sejak awal atau modal digunakan di luar peruntukan perjanjian—tidak lagi sekadar pelanggaran perdata (wanprestasi), tetapi dapat dijerat dengan kualifikasi Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP) dan/atau Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 372 jo. Pasal 374 KUHP).
Apabila pihak manajemen PT Fajar Pematang Indah Lestari Utama dan SW selaku Dirut tidak segera menyelesaikan kewajiban finansial beserta denda yang terus berjalan, Pihak Investor melalui kuasa hukumnya berencana mengambil langkah tegas melaporkan dugaan tindak pidana ke Polda Jambi / Bareskrim Polri, mengajukan gugatan Wanprestasi serta permohonan Sitai Jaminan (Conservatoir Beslag) atas aset-aset perusahaan maupun pribadi ke Pengadilan Negeri Bungo sebagaimana diatur dalam domisili hukum Pasal 13 akta tersebut.
Masyarakat dan instansi terkait diimbau untuk turut memantau rekam jejak legalitas serta operasional perusahaan pertambangan tersebut guna mencegah jatuhnya korban-korban baru di wilayah hukum Provinsi Jambi.
Redaksi Hallo Siginjai
Sabtu, 19/09/2026


0 Komentar