BATANGHARI — Praktik pengalihan kepemilikan lahan seluas ratusan hektar yang dipecah ke dalam berbagai nama di Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, tengah menjadi sorotan tajam. Berdasarkan informasi yang dihimpun, lahan berskala luas tersebut diduga kuat milik seorang investor asal Medan berinisial M, dengan seorang pelaksana lapangan yang disebut-sebut berinisial S.
Langkah pemecahan hak atas tanah (split title) secara masif di wilayah Desa Lubuk Ruso ini diduga sengaja dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak progresif serta menekan beban fiskal pertanahan. Dalam praktiknya, ratusan hektar lahan tersebut dipecah ke dalam dokumen kepemilikan atas nama sejumlah pihak lain untuk mengelabui ambang batas pengenaan pajak skala besar.
S diduga berperan dalam mengurus berbagai urusan teknis di tingkat tapak di Desa Lubuk Ruso, mulai dari administrasi pertanahan hingga pengumpulan data pihak-pihak yang namanya dicatut atau dipinjam. Saat dikonfirmasi oleh pihak media terkait aktivitas pertanahan tersebut, S memberikan keterangan singkat melalui sambungan komunikasi bahwa dirinya sedang dalam kondisi sakit. Di sisi lain, M yang diduga bertindak sebagai penyandang dana sekaligus pemilik utama di balik penguasaan lahan luas tersebut sama sekali tidak memberikan respons saat dihubungi berulang kali oleh awak media.
Upaya konfirmasi serupa kepada aparatur pemerintahan setempat juga menemui jalan buntu. Kepala Desa Lubuk Ruso, Irwansyah, A.Md., saat dikonfirmasi beberapa kali melalui sambungan telepon dan pesan singkat tidak memberikan jawaban, sehingga menimbulkan kesan seakan enggan memberikan keterangan resmi terkait aktivitas pertanahan di wilayahnya.
Jika terbukti benar, praktik semacam ini berpotensi merugikan keuangan negara dan daerah dalam skala besar dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemecahan kepemilikan secara fiktif ini disinyalir menjadi celah yang dimanfaatkan untuk menghindari tarif pajak tinggi yang seharusnya melekat pada penguasaan lahan ratusan hektar.
Sejumlah pihak kini mendesak instansi terkait, termasuk Kantor Pertanahan dan aparat penegak hukum setempat, untuk segera turun tangan mengusut tuntas legalitas serta aliran dokumen pertanahan di Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pemayung. Langkah klarifikasi dan audit investigatif mutlak diperlukan guna membuktikan kebenaran dugaan praktik penghindaran pajak yang melibatkan jaringan tersebut. (TPG+02/09/2026)


0 Komentar