Langkah ini sebagai koreksi atas praktik pengawasan yang tidak efisien, karena pengawasan berjalan parsial dan sektoral dampaknya, pelaku usaha bisa diperiksa berkali-kali oleh instansi berbeda, kedepan tidak boleh lagi ada inspeksi berulang yang tidak terkoordinasi. Pengawasan harus satu arah, terintegrasi dan jelas.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Muaro Jambi, Alias mengatakan bahwa investasi tetap menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi Muaro Jambi, namun ia mengingatkan, tanpa sistem pengawasan yang kuat, potensi tersebut bisa berubah menjadi masalah. Investasi itu motor ekonomi, tapi kalau tidak diawasi dengan baik, justru bisa menimbulkan persoalan baru,baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha,”Ujarnya.
Pembentukan tim ini, juga merupakan respons atas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam aturan pengawasan dilakukan melalui sistem elektronik Online Single Submission (OSS). OSS mengharuskan semua proses tercatat dan transparan, daerah tidak bisa lagi bekerja secara manual dan terpisah-pisah, namun jika sistem digital saja tidak cukup tanpa koordinasi yang solid karena OSS itu instrumen dan kuncinya tetap pada koordinasi di lapanganmelalui tim.
Tim juga harus aktif bukan hanya mengawasi, tapi juga memastikan investasi berjalan sesuai aturan sekaligus membantu menyelesaikan kendala di lapangan. Alias berharap, langkah ini mampu memperkuat kepercayaan investor terhadap Muaro Jambi. Pemerintah Kabupaten ingin menciptakan menciptakan kepastian, bukan kerumitan, jika sistem pengawasan kredibel, investor akan datang dengan sendirinya."Ujarnya.
07/04/2026 (HalloSiginjai-Topeng)
Social Header