MUARO JAMBI — Harapan besar menyelimuti ratusan warga Desa Bukit Subur, Kecamatan Sungai Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi. Sebanyak 320 titik sumur minyak masyarakat (sumur bor ilegal) yang selama ini dikelola secara mandiri di wilayah tersebut bersiap untuk mendapatkan payung hukum resmi.Jum'ar (28/8/2026)
Rencana legalisasi ini menjadi angin segar bagi para penambang lokal sekaligus langkah strategis pemerintah dalam menertibkan tata kelola energi di tingkat akar rumput, agar lebih aman secara lingkungan dan memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah.
Langkah pengurusan legalitas ini merujuk pada regulasi nasional yang mengatur pengelolaan sumur minyak tua atau sumur masyarakat, seperti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membuka ruang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau koperasi setempat untuk bekerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah kerja terkait.
Dengan status hukum yang jelas, aktivitas pengeboran di 320 titik tersebut nantinya tidak lagi dikategorikan sebagai kegiatan ilegal. Hal ini dinilai akan meminimalisir risiko kecelakaan kerja, menekan kerusakan lingkungan akibat metode ekstraksi yang tidak standar, serta memutus rantai distribusi yang selama ini kerap bermasalah.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait saat ini tengah mematangkan proses verifikasi data di lapangan, mulai dari pendataan pemilik sumur, kondisi teknis sumur, hingga pembentukan wadah kelembagaan yang sah—seperti koperasi produsen—yang nantinya akan bertanggung jawab penuh atas operasional dan keselamatan kerja di kawasan tersebut.
Warga dan para pelaku penambangan di Bukit Subur menyambut baik kabar ini. Mereka berharap proses transisi menuju legalitas dapat berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi yang rumit, sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar sumur dapat meningkat seiring dengan kepastian hukum yang dikantongi.(TPG-28/08/2026)


0 Komentar