JAKARTA — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia mengumumkan kebijakan penting terkait kewajiban penyampaian Laporan Tahunan Perseroan Terbatas (PT) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Kebijakan ini mencakup batas waktu pelaporan, insentif tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga ancaman sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak patuh.
Pemberlakuan aturan baru ini didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
Berikut adalah poin-poin penting dalam pengumuman resmi Ditjen AHU:
1. Batas Waktu Penyampaian Akta Notaris
Terhitung mulai 1 November 2026, akta notaris mengenai persetujuan atas laporan tahunan wajib disampaikan kepada Ditjen AHU melalui SABH paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris tersebut ditandatangani.
2. Insentif Tarif PNBP Rp0,00
Pemerintah memberikan kemudahan berupa pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0%. Kebijakan ini berlaku bagi jenis PNBP di lingkungan Kementerian Hukum sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
3. Jadwal Pemberlakuan Sanksi Administratif
Bagi Perseroan Terbatas yang belum memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Tahunan untuk periode tahun 2025, Ditjen AHU menetapkan tahapan sanksi berikut:
- 1 – 31 Desember 2026: Pemberlakuan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- Mulai 2 Januari 2027: Pemberlakuan sanksi administratif berat berupa pemblokiran akses SABH.
4. Jadwal Pelaporan Tahun 2026
Bagi perusahaan yang ingin melaporkan kinerja tahun buku 2026, penyampaian laporan melalui SABH dapat dilakukan mulai tanggal 2 Januari 2027 hingga 30 Juni 2027.
5. Pengecualian bagi PT Baru
Bagi Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 2026 atau yang tahun bukunya belum berakhir pada tahun 2026, kewajiban penyampaian laporan tahunan baru akan diberlakukan pada periode tahun pelaporan berikutnya.
Ditjen AHU mengimbau kepada seluruh pelaku usaha dan pengurus Perseroan Terbatas agar segera menyesuaikan diri dengan aturan baru ini demi menghindari sanksi administratif maupun pemblokiran akses sistem di masa mendatang.(Red)


0 Komentar