Kecurigaan masyarakat memuncak saat melihat besarnya kucuran anggaran yang dialokasikan. Total dana bantuan penanganan karhutla untuk Provinsi Jambi mencapai Rp30 miliar, dengan rincian:
BPBD: Rp18 miliar
Rumah Sakit: Rp6,5 miliar
Dinas Kesehatan: Rp2,8 miliar
Dinas Kehutanan: Rp1,8 miliar untuk operasional dan peralatan pemadaman
Tak berhenti di situ, Provinsi Jambi juga mendapatkan tambahan alokasi APBN bernilai lebih dari Rp500 miliar untuk sektor pembangunan dan infrastruktur.
Anggaran bernilai ratusan miliar tersebut dinilai menjadi gula-gula yang memicu dugaan praktik "cipta kondisi"—di mana bencana dipelihara agar dana darurat dan proyek infrastruktur susulan dapat terus dikucurkan. Masyarakat menilai, makin parah dan berkepanjangan kondisi karhutla di lapangan, makin kuat alasan bagi pihak-pihak tertentu untuk mengajukan alokasi anggaran tambahan.
Hingga saat ini, belum ada keterbukaan publik mengenai audit penggunaan dana Rp30 miliar tersebut. Masyarakat mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk turun tangan mengusut tuntas efektivitas serta alokasi anggaran karhutla, agar bencana ekologis ini tidak terus dijadikan komoditas bisnis anggaran tahunan. (Rad - 09/10/2026)


0 Komentar