Berdasarkan informasi yang diterima warga, usulan bantuan yang diajukan Menteri Kehutanan melalui surat Nomor S.218/MENHUT/SETJEN/REN.03/9/2026 tertanggal 4 September 2026 hanya mencakup Pemerintah Provinsi Jambi serta empat kabupaten lain, yaitu Batang Hari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Sarolangun.
Meskipun menghormati hak daerah lain untuk menerima bantuan, warga Muaro Jambi mempertanyakan transparansi dan kriteria penetapan tersebut. Pasalnya, Muaro Jambi turut menghadapi ancaman dan dampak karhutla terhadap kesehatan, keselamatan, ekonomi, lingkungan, hingga masa depan masyarakat.
"Api dan asap tidak mengenal batas administrasi. Penanganan karhutla karena itu harus didasarkan pada risiko dan kebutuhan nyata di lapangan, bukan semata-mata daftar administratif," tulis warga dalam surat terbuka tersebut.
Pertanyakan Enam Kriteria Evaluasi
Dalam surat tersebut, warga mempertanyakan hasil penilaian Muaro Jambi berdasarkan enam kriteria yang disebut menjadi dasar penentuan penerima bantuan, yakni:
- Luas lahan terbakar
- Jumlah titik panas (hotspot)
- Kejadian kebakaran berulang
- Keterbatasan sumber air
- Keberadaan kawasan strategis
- Potensi kabut asap lintas batas
Warga mempertanyakan apakah Muaro Jambi tidak memenuhi kriteria tersebut atau terdapat kendala administratif dalam proses pengusulannya. Selain itu, mereka juga menanyakan mekanisme verifikasi serta ruang evaluasi atau pengusulan ulang bagi daerah dengan kebutuhan mendesak.
Enam Poin Permohonan Warga
Melalui surat terbuka ini, warga menyampaikan enam tuntutan/permohonan kepada Presiden RI:
- Pemerintahkan kementerian dan instansi terkait untuk menjelaskan dasar penetapan daerah penerima Bantuan Presiden secara terbuka.
- Memastikan evaluasi objektif terhadap kondisi Muaro Jambi berdasarkan enam kriteria penanganan karhutla.
- Menjamin ketersediaan sarana pemadaman, personel, sumber air, dukungan operasional, serta perlindungan kesehatan bagi warga Muaro Jambi.
- Meminta Pemprov Jambi dan Pemkab Muaro Jambi memperkuat koordinasi dan menyampaikan langkah penanganan secara terbuka.
- Memastikan perusahaan pemegang izin dan pengelola lahan memenuhi kewajiban pencegahan serta penanggulangan kebakaran, termasuk pertanggungjawaban hukum jika terjadi pelanggaran.
- Membuka ruang evaluasi atau pengusulan kembali bagi daerah yang membutuhkan dukungan tambahan sesuai ketentuan berlaku.
Warga menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk tuduhan bahwa pemerintah sengaja mengabaikan Muaro Jambi, melainkan bentuk permohonan keadilan, kejelasan, dan tindakan cepat sebelum dampak karhutla semakin meluas.
"Kami tidak meminta daerah lain kehilangan bantuan, melainkan memastikan Muaro Jambi tidak kehilangan perhatian dan perlindungan. Kami adalah warga negara Indonesia yang berhak hidup di lingkungan yang baik dan sehat," tegas warga dalam pernyataan penutup surat tersebut. (Red-11/10/2026)


0 Komentar