TEBO — Klarifikasi terbuka yang disampaikan Kepala Desa Tuo Ilir, Elli Suhairi, terkait pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2023 rupanya belum sepenuhnya memadamkan gejolak di tengah masyarakat.
Meski pemerintah desa mengklaim persoalan anggaran ketahanan pangan dan infrastruktur telah disesuaikan secara administratif, sejumlah pihak menilai persoalan tersebut belum tuntas.
Sorotan utama tertuju pada mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran. Pengalihan sisa anggaran ketahanan pangan ke Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) serta realisasi fisik di lapangan dianggap masih menyisakan ruang gelap yang membutuhkan audit independen.
Tiga Catatan Kunci Masalah yang Belum Tuntas:
Audit Komprehensif Belum Terbuka: Klarifikasi sepihak dari pihak desa dinilai belum memadai tanpa adanya publikasi hasil pemeriksaan resmi dari Inspektorat Kabupaten Tebo kepada publik.
Tuntutan Transparansi Warga: Sebagian kelompok masyarakat dan aktivis lokal mendesak agar Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta rincian penyaluran bantuan ketahanan pangan dibuka secara rinci guna menghindari potensi kerugian keuangan negara.
Ancaman Laporan Hukum: Apabila temuan di lapangan tidak sejalan dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dilaporkan, tidak menutup kemungkinan persoalan ini akan didorong ke aparat penegak hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian.
Masyarakat mengimbau Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Tebo untuk turun ke lapangan guna memastikan bahwa Dana Desa Tuo Ilir benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran warga, bukan sekadar selesai di atas kertas.



0 Komentar